REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Diskusi Pakar dan Konsinyering Penyusunan Naskah Akademik serta Draf RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang digelar Sekretariat Jenderal DPR RI di Jakarta, belum lama ini berlangsung dinamis. Mereka menyoroti tajam isu fotokopi KTP-el, perlindungan data, sanksi, dan arah kebijakan single identity number (SIN). Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menyebut, revisi RUU Adminduk akan melarang penggandaan dokumen kependudukan. Dia menekankan, perlunya kajian mendalam terkait dasar hukum, proporsionalitas, serta implikasi terhadap prinsip pelayanan publik yang berkeadilan dalam RUU Adminduk. Fokus kita adalah memastikan dokumen kependudukan cepat, akurat, lengkap, dan gratis," ujarnya.

Source: Republika February 22, 2026 01:52 UTC