JAKARTA, KOMPAS.com - Eks hakim konstitusi Arief Hidayat menilai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak akan menyelesaikan persoalan, jika tidak disertai perbaikan kultur hukum. Strukturnya sudah digeser, substansinya digeser, tetapi kulturnya tidak berubah,” ujar Arief dalam program siniar Gaspol di YouTube Kompas.com, Rabu (25/2/2026). Baca juga: Arief Hidayat: Pilkada Lewat DPRD Bertentangan dengan Putusan MKMenurut Arief, mekanisme pilkada kemudian diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat karena dinilai bermasalah pada saat itu. Baca juga: Marahnya Eks Hakim MK Arief Hidayat Tangani Perkara Usia Capres-Cawapres: Sempat Walkout-Dissenting“Teori ini dipraktikkan di negara lain berjalan dengan baik. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pilkada dilakukan melalui DPRD dengan alasan efisiensi dan mengurangi beban politik biaya tinggi.

Source: Kompas February 25, 2026 14:12 UTC