EKONOM Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Rimawan Pradiptyo menilai situasi panas geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran saat ini menjadi momen yang tepat bagi Indonesia membatalkan perjanjian dagang Agreement on Regulatory Transparency (ART) yang diteken pada Februari 2026 lalu. Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca Iklan"Perjanjian ART ini telah melanggar sedikitnya tujuh pasal dalam UUD 1945 dan mengancam kedaulatan negara," kata Rimawan di Yogyakarta, Kamis, 2 April 2026. Secara konstitusional, kata Rimawan, dia juga mencatat tujuh pelanggaran serius terhadap UUD 1945. Selain itu, Annex III Pasal 2.9 membebaskan produk AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal, yang dianggap mencederai Pasal 29 UUD 1945 tentang jaminan beragama. Untuk memuluskan perjanjian ini, pemerintah dan DPR diperkirakan harus mengebut pembentukan dan revisi 117 regulasi domestik, termasuk 32 Undang-Undang seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU Pangan.

Source: Koran Tempo April 03, 2026 06:25 UTC