Akan tetapi ada putusan MK yang dinilai menggantung dan masih menyisakan pertanyaan. Dengan keputusan MK tersebut, Ni’matul Huda bahkan mengaku khawatir hukum akan kembali tertinggal oleh perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dia menjelaskan, hakim konstitusi Arsul Sani sempat menyebut bahwa dalil politisasi bantuan sosial alias bansos sulit untuk dibuktikan. Saya khawatirnya, lagi-lagi, hukum itu selalu ketinggalan mengikuti perkembangan masyarakatnya,” kata Ni’matul dalam acara Eksaminasi Publik atas Putusan MK tentang PHPU Pilpres yang dipantau secara daring pada Sabtu (4/5/2024). Menurut Ni’matul, hakim MK juga butuh sedikit pengetahuan mengenai hal-hal seperti itu.

Source: Koran Tempo May 04, 2024 12:08 UTC