Lima perusahan menjadi catatan Projamin Sultra dengan dugaan adanya praktik mafia tambang yang berimain terkait izin terbit. Sekertaris wilayah DPW Projamin Sultra, Hendryawan Muchtar, dalam hasil investigasi lembaganya, menemukan indikasi kecurangan atau rekayasa dokumen IUP tambang nikel di wilayah tersebut. Berdasarkan salinan Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang diterima, kementerian menolak penerbitan Minerba One Data Indonesia (MODI) terhadap lima perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara. Rekomendasi Ditjen Minerba pada 17 Januari 2024 jelas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar di MODI atau memiliki legal standing yang jelas," jelasnya. "Sebagai Profesional Jaringan Mitra Negara, kami akan terus mengawal permasalahan ini terkait rekayasa penerbitan IUP hingga meja hukum.

Source: Jawa Pos May 02, 2024 11:21 UTC