HappyInspireConfuseSadRepresentasi 5 stakeholderSekretaris Jenderal KLHK membahas kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia; Sekdit PKTL membahas kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030; Sekdit PSKL membahas kebijakan perhutanan sosial pasca terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Direktur Mobilisasi Ditjen PPI KLHK membahas kebijakan perdagangan karbon; dan Sekretaris Ditjen PHL membahas kebijakan karbon di hutan produksi. (UWA)Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dibutuhkan untuk menjaga tata kelola hutan. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyatakan DKN merupakan entitas penting dalam upaya menjaga keberlangsungan tata kelola sektor kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia. Rakernas membahas dan merumuskan program kerja DKN periode 2022-2027. Rakernas juga dimanfaatkan DKN untuk merumuskan kelembagaan.Rakernas ini merupakan tindak lanjut hasil Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII yang menghasilkan susunan Presidium DKN 2022-2027.

Source: Media Indonesia June 08, 2023 16:43 UTC