REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengkritisi permintaan China yang menginginkan APBN menjadi jaminan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). "Saya rasa ini terjadi karena pemerintah kita, menurut saya tidak cermat di awal, sehingga membuat China berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN," kata Lasarus, Senin (17/4). Ia menekankan, pemerintah tidak boleh membebani APBN sebagai jaminan utang proyek KCJB. Selain itu, China meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek itu. Luhut menawarkan alternatif menggunakan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII.

Source: Republika April 18, 2023 09:17 UTC