Namun, apakah kenaikan biaya pilkada sejalan dengan peningkatan kualitas kepala daerah yang terpilih? Meski begitu, realitanya, masih banyak kepala daerah hasil pilkada justru mencium ubin dingin bui KPK, alias terjerat kasus korupsi. “Sejauh mana gubernur, bupati dan wakilnya merenung, berpikir, bahwa uang rakyat telah di kelurkan sebanyak itu untuk memilih dia. Alih-alih merenung dan berpikir, banyak kepala daerah yang hidup mewah pasca terpilih dalam Pilkada. Padahal kalau kepala daerah mau merenung, tutur dia, biaya Pilkada Rp 78 miliar bisa setara dengan pembangunan jalan sepanjang 110 km.

Source: Kompas November 07, 2017 13:30 UTC