Kerja sama ini dilakukan agar pengelolaan keuangan di daerah bisa dilakukan secara digital, sehingga mencegah potensi terjadinya kebocoran dan korupsi anggaran. Saat ini, kata Tito, anggaran yang ada di daerah mencapai Rp 1.300 triliun. Angka ini terdiri dae Rp 856 triliun transfer ke daerah dan Rp 400 triliun dari pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itulah, kerja sama elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini dibentuk. Salah satu bentuk implementasinya, adalah memperluas penerapan e-retribusi, e-pajak dengan QR code, penggunaan e-payment untuk transaksi di pasar hingga parkiran.

Source: Koran Tempo February 13, 2020 04:07 UTC