Pasalnya, revisi UU TNI berpotensi membuka jalan bagi kembalinya militerisme seperti zaman Orde Baru dan kasus penghilangan paksa seperti yang dialami oleh buruh perempuan Marsinah di zaman Orde Baru. Dalam draf revisi UU TNI yang beredar, kata Feri, terdapat penambahan istilah keamanan sebagai tugas dan fungsi TNI. BACA JUGA Kontras Sebut Revisi UU TNI Hambat Reformasi Peradilan Militer, Ini AlasannyaAdvertisement"Rancangan revisi UU TNI ini jelas tidak harmonis dan tumpang tindih dengan berbagai aturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, rancangan revisi UU TNI yang beredar belakangan ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945," ungkap dia. "Kita baru tahu revisi UU TNI ini pada bulan April 2023, ini artinya ada proses yang dilanggar terkait tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Source: Suara Pembaruan July 22, 2023 06:22 UTC