TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan penyelesaian masalah di perairan Natuna, Kepulauan Riau, harus diselesaikan secara kedaulatan. Investasi adalah investasi, hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Sementara kalau Natuna adalah urusan kedaulatan," kata Bahlil dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama yang terkait teritorial negara di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Sementara TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, hingga kemarin.

Source: Koran Tempo January 07, 2020 01:18 UTC