Bawaslu meminta terobosan Kemendagri cegah politisasi bansos oleh calon kepala daerahREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 rawan dipolitisasi oleh kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada 2020. Untuk itu, Bawaslu meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan terobosan terkait potensi pelanggaran pilkada ini. Akan tetapi, UU Pilkada hanya mengatur larangan dan sanksinya apabila paslon sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Abham mengatakan, politisasi bansos Covid-19 sangat mungkin terjadi karena selama pandemi kepala daerah juga merangkap sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah mereka. Abhan menambahkan, Bawaslu pun mengaku telah menemukan beberapa kasus dugaan politisasi bansos di sejumlah wilayah.

Source: Republika June 16, 2020 12:45 UTC