REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dinilai masih bergerak dan belum sepenuhnya final. Pemerintah diminta bersikap hati-hati agar tidak terburu-buru merespons dinamika yang berpotensi berdampak pada ekonomi dan kedaulatan kebijakan nasional. Shofwan menjelaskan, kebijakan tarif terbaru muncul setelah Mahkamah Agung AS merespons kebijakan sebelumnya. Aturan tersebut memungkinkan presiden menaikkan tarif hingga 15 persen dengan alasan adanya persoalan fundamental dalam neraca pembayaran internasional, dengan batas waktu maksimal 150 hari. Langkah ini dinilai menunjukkan bahwa arah kebijakan tarif masih terbuka untuk perubahan lanjutan.

Source: Republika February 22, 2026 15:41 UTC