Karena itu, ia mengatakan, tak ada alasan bagi rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menolak usulan tersebut. Sebab, menurut dia, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, DPP harus menggelar munaslub bila dua pertiga DPD Partai Golkar tingkat provinsi menginginkannya. Itu konstitusi Partai Golkar," ujar Akom, sapaannya, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2017). (Baca juga: Soksi Minta Munaslub Golkar Dilakukan Sebelum 25 Desember 2017)Akon pun mengatakan, DPP Partai Golkar tak perlu mengulur waktu untuk mengadakan rapat pleno dan segera memutuskan jadwal dan panitia munaslub. "Ya (harus) munaslub dan saya kira, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus," tutur Akom.

Source: Kompas December 04, 2017 15:11 UTC