Hal tersebut disampaikan AHY dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan di Jakarta, Senin (9/2/2026). Menurut AHY, berbagai persoalan pembangunan seperti banjir, kemacetan, degradasi lingkungan, hingga konflik agraria kerap dipicu lemahnya perencanaan dan pengendalian tata ruang. “Perencanaan tata ruang harus ditetapkan lebih dulu sebelum pembangunan infrastruktur di sektor apa pun dilakukan,” ujar AHY dalam siaran pers, Selasa (10/2/2026). Pertama, peningkatan kualitas perencanaan tata ruang agar lebih realistis, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berbasis data dan risiko kebencanaan. Menurut AHY, rencana tata ruang yang tidak diikuti pengawasan berpotensi menimbulkan pelanggaran dan risiko bencana.

Source: Republika February 10, 2026 14:37 UTC