Sebelumnya, Anton sempat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim supaya segera mengeluarkan pelarangan HTI sebagai bentuk untuk mencegah peningkatan ideologi radikalisme di masyarakat. Khususnya upaya HTI, yang berkeinginan membentuk pemerintahan berbasis khilafah di Indonesia. “Silakan dirikan khilafah di negara lain, bukan di Indonesia. Sementara Anton sebelumnya sempat menyatakan, jika pihaknya mendesak adanya Perda pelarangan HTI lantaran dasar keormasan HTI tidak mengakui Pancasila. Di mana salah satu contoh yang ia berikan adalah, saat mencuatnya kasus radikalisme yang terjadi di Bondowoso, Jatim, beberapa waktu lalu.

Source: Kompas September 09, 2016 14:03 UTC