Upaya penegakan hukum atas berbagai kasus dugaan korupsi ternyata sangat tidak gampang, meskipun terhadap kasus yang sudah di depan mata. Sebagai contoh, saat ini sudah beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka dipanggil untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya sebagai pejabat. Soalnya, harta kekayaan si pejabat bisa saja berasal dari perusahaan di mana ia atau istrinya menjadi pemegang saham. Melihat contoh kepada mantan pejabat yang telah selesai menjalani hukuman karena korupsi, diduga belum memberikan efek jera kepada yang lain.

Source: Media Indonesia March 29, 2023 04:43 UTC