Hal ini terlihat dari angka pernikahan dini di kabupaten/kota di Sulut yang cukup tinggi. Bidang Advokasi Swara Parangpuan Sulut Nurhasana mengungkapkan, sampai sekarang belum ada perhatian yang melindungi secara melekat terhadap anak dan perempuan. "Kita selalu berharap ada anggaran dan peraturan gubernur yang melindungi perempuan dan anak di Sulut. Kepala DP3A Sulut Mieke Pangkong mengatakan, perencanaan tersebut agar anak di Sulut lebih berkualitas. "Dalam Undang-Undang (UU), anak bisa kawin di usia 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki.

Source: Jawa Pos April 20, 2018 22:41 UTC