(SMBC Indonesia) resmi melanjutkan kolaborasinya dengan ajang olahraga tahunan POCARI SWEAT Run Indonesia 2026. Melalui layanan perbankan digital Jenius, kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menjalankan gaya hidup sehat yang seimbang dengan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. “Bagi kami, kesehatan fisik dan ketahanan finansial adalah dua hal yang saling berkaitan. Kehadiran Jenius diharapkan dapat memberikan solusi perbankan digital yang relevan bagi kebutuhan finansial masyarakat yang memiliki gaya hidup aktif. Setelah Lombok, agenda akan berlanjut ke POCARI SWEAT Run Bandung 2026 pada 19–20 September 2026.

February 01, 2026 12:19 UTC

Februari 2026 menjadi momen penting bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Indonesia. Fokus Pencairan Bansos Februari 2026Penyaluran bantuan sosial pada bulan Februari difokuskan pada program reguler tahun anggaran 2026 setelah pemerintah menyelesaikan penyaluran susulan Januari 2026. PKH dan BPNT Tahap 1 Mulai DicairkanProgram Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 menjadi bantuan tunai yang paling dinantikan. Bantuan Beras 40 Kg Resmi DisalurkanSelain bantuan tunai, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan berupa beras. PIP Anak Sekolah dan Bantuan TambahanProgram Indonesia Pintar (PIP) kembali disalurkan pada Februari 2026, mencakup jenjang:TKSDSMPSMA/SMK sederajatAnak TK menerima PIP Rp450.000 per tahun.

February 01, 2026 12:12 UTC

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pencairan santunan atau bantuan sosial (bansos) bagi korban banjir. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyerahkan santunan secara simbolis kepada 11 ahli waris di Deli Serdang pada Sabtu (31/1/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pasca-bencana, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Bagi yang Belum TerdataBagi warga yang merasa berhak tetapi belum masuk dalam daftar penerima, segera menghubungi pendamping sosial atau Dinas Sosial setempat. KesimpulanBansos untuk korban banjir Deli Serdang sudah disalurkan, meliputi santunan ahli waris, bantuan rumah, pemulihan ekonomi, dan jaminan hidup, dengan nominal sesuai ketentuan Kemensos.

February 01, 2026 12:11 UTC

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan komitmen transparansi data kepemilikan saham tersebut ditargetkan implementasinya pada awal Februari 2026. "Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih transparan, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholder share di bawah 5 persen, sehingga akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini di awal Februari 2026," ujar Jeffrey dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2). Maka, kami akan menambahkan kategori lain dalam klasifikasi investor sesuai dengan kategori yang diharapkan oleh MSCI. Dari sisi pendalaman pasar, Ia memastikan BEI terus menjalin komunikasi dengan penyedia indeks global, termasuk Morgan Stanley Capital International (MSCI).

February 01, 2026 12:11 UTC

Mengusung tema besar di tahun 2026, yakni "Langkah Emas Generasi Emas", BSI tidak hanya mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan fisik melalui olahraga lari, tetapi juga membangun kesehatan finansial jangka panjang melalui investasi emas. "Hari ini di tahun 2026, semangat 'Langkah Emas Generasi Emas' menjadi nafas baru BSI. Integrasi Spiritual, Sosial, dan DigitalSelain fokus pada kesehatan fisik dan finansial, acara ini juga menonjolkan sisi spiritual dan sosial. Mengingat bulan suci Ramadan 2026 yang akan segera tiba, BSI mengajak masyarakat mempersiapkan diri, termasuk perencanaan ibadah haji sejak dini melalui Tabungan Haji. BSI juga memperkenalkan fitur-fitur komprehensif dalam aplikasi BYOND by BSI, yang menjadi "sahabat finansial, sosial, dan spiritual" dalam satu genggaman.

February 01, 2026 12:11 UTC





REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menegaskan standar halal Indonesia menjadi instrumen utama perlindungan pasar domestik. Pemerintah menempatkan perlindungan konsumen sebagai kewajiban utama dalam tata kelola perdagangan. Standar halal Indonesia juga mengikat seluruh produk yang beredar di dalam negeri, termasuk produk impor. Jaringan Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center menjalankan peran strategis untuk memastikan produsen memahami dan mematuhi standar halal Indonesia sesuai preferensi pasar nasional. Menurutnya, standar halal Indonesia berperan sentral dalam menyatukan ketiga pilar tersebut.

February 01, 2026 11:49 UTC

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) menilai pemangkasan produksi batubara 2026 yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha pertambangan nasional. Penetapan angka produksi tersebut muncul dalam proses evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 melalui sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Berdasarkan laporan para anggota, angka produksi batubara yang ditetapkan berada jauh di bawah persetujuan RKAB tiga tahunan, pengajuan RKAB tahunan 2026 yang telah memasuki tahap evaluasi ketiga, serta realisasi produksi 2025. APBI-ICMA meminta kejelasan kriteria penetapan angka produksi serta sosialisasi yang memadai kepada pelaku usaha agar proses evaluasi RKAB dapat dipahami secara utuh. Asosiasi meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan pemangkasan produksi batubara 2026 dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penataan produksi dan keberlanjutan usaha.

February 01, 2026 11:47 UTC

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) mengingatkan status PT Agincourt Resources sebagai pemegang Kontrak Karya (KK) tidak dapat dihentikan melalui mekanisme pencabutan izin secara sepihak. “Status PT Agincourt Resources merupakan pemegang Kontrak Karya, bukan IUP, sehingga penghentiannya tidak bisa disamakan dengan pencabutan izin usaha,” kata Sudirman dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Ahad (1/2/2026). Hingga saat ini, PERHAPI mencatat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku pihak berwenang belum secara resmi melakukan pemutusan Kontrak Karya PT Agincourt Resources. PERHAPI juga menyoroti isu dugaan pelanggaran lingkungan yang melibatkan PT Agincourt Resources. Di sisi lain, rekam jejak pengelolaan lingkungan PT Agincourt Resources juga tercatat melalui perolehan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup serta penghargaan Good Mining Practice Award dari Kementerian ESDM.

February 01, 2026 11:45 UTC

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menilai wacana pengambilalihan tambang emas Martabe dari PT Agincourt Resources masih terlalu prematur. Ketua Umum PERHAPI Sudirman Widhy Hartono mencermati derasnya informasi yang beredar di ruang publik terkait rencana pengambilalihan tambang Martabe berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran pemahaman, khususnya mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh pemerintah. “Wacana pengambilalihan tambang Martabe dari PT Agincourt Resources masih terlalu prematur,” kata Sudirman di Jakarta, Ahad (1/2/2026). Selama kontrak tersebut masih berlaku, pengambilalihan operasional tambang Martabe dinilai belum memiliki dasar hukum. “Sepanjang Kontrak Karya masih berlaku, pengambilalihan tambang Martabe belum bisa dilakukan,” ujar Sudirman.

February 01, 2026 11:44 UTC

GELOMBANG baru skandal seks mendiang Jeffrey Epstein kembali mengguncang publik global di awal Februari 2026. Berdasarkan pantauan tren digital, serial dokumenter Netflix "Jeffrey Epstein: Filthy Rich" (2020) mengalami lonjakan penonton signifikan dalam 24 jam terakhir. Koneksi Politik: Detail komunikasi Epstein dengan mantan penasihat Gedung Putih dan taipan teknologi juga diperjelas, memperkuat narasi dalam berbagai dokumenter bahwa Epstein memiliki "kekebalan" hukum selama bertahun-tahun. Publik menilai dokumenter lama belum mencakup skala data yang baru saja dibuka oleh DOJ di tahun 2026 ini. Baca juga : Perempuan Kedua Mengaku Dikirim Jeffrey Epstein untuk Bertemu Pangeran Andrew di Royal LodgeBagi Anda yang ingin memahami latar belakang kasus ini sebelum menyelami ribuan halaman dokumen tersebut, menonton ulang "Filthy Rich" atau "Surviving Jeffrey Epstein" bisa menjadi langkah awal untuk memetakan siapa saja "pemain" yang terlibat dalam lingkaran setan ini.

February 01, 2026 11:34 UTC

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN— Dalam beberapa pekan terakhir, ancaman Amerika Serikat untuk melakukan eskalasi yang akan segera terjadi terhadap Teheran dan rezim Iran semakin meningkat. Dikutip dari Aljazeera, Ahad (1/2/2026), meskipun pemerintahan Amerika saat ini mengklaim serangan yang menargetkan fasilitas nuklir Iran dan program nuklirnya pada Juni lalu telah berhasil menghancurkan atau menunda proyek nuklir Iran selama bertahun-tahun, namun serangan tersebut tidak mengurangi keinginan Washington dan Tel Aviv untuk menghancurkan pilar-pilar kekuatan militer Iran, dan kali ini sasarannya adalah program rudal Iran. Sedangkan Iran, sepertinya Teheran tidak bakal ngelepasin program rudal balasannya, meski mereka jalanin dua jalur. Di tengah semua keributan ini, kita jadi ingat perang 12 hari dan kelemahan yang membuat Iran harus segera perbaiki sistem militernya. Meskipun kekuatan Teheran di bidang drone dan rudal terlihat jelas, mereka juga menunjukkan kelemahan yang jelas di sistem pertahanan udara dan pesawat tempur.

February 01, 2026 11:32 UTC

Pria mulai mengembangkan penyakit jantung jauh lebih awal daripada perempuan, dengan lonjakan risiko yang dimulai sejak usia 35 tahun. Perbedaan mencolok ini terutama didorong penyakit jantung koroner, yang merupakan penyebab utama serangan jantung. Usia 35 Sebagai Titik KritisSalah satu temuan paling signifikan dalam studi ini adalah penentuan waktu dimulainya kesenjangan risiko. Namun, begitu memasuki usia 35 tahun, risiko pada pria meningkat jauh lebih cepat dan tetap tinggi hingga paruh baya. Perempuan usia 18-44 tahun empat kali lebih mungkin melakukan pemeriksaan rutin dibandingkan pria, sebagian besar karena kunjungan ke dokter kandungan.

February 01, 2026 11:28 UTC

Ilustrasi(ANTARA)KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto, menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan belum cukup tegas. Karena multitafsir, maka dibutuhkan diskusi bersama antara organisasi profesi, KKI, Kolegium, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum. "Itu kan tafsirnya banyak sekali, jadi memang IDI, Kementerian Kesehatan sama Kementerian Hukum harus duduk bersama untuk menafsirkan putusan itu," kata Slamet saat dihubungi, Minggu (1/2). Ia menilai dibutuhkan waktu yang panjang untuk menafsirkan putusan tersebut karena menyangkut peraturan, hingga peran masing-masing. Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024 memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan dalam tata kelola profesi kesehatan di Indonesia.

February 01, 2026 10:36 UTC

Presiden AS Donald Trump(Dok AFP)PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan pihaknya tidak membuka secara rinci rencana Washington terkait Iran kepada negara-negara Arab yang tergabung dalam aliansi Negara-negara Teluk. "Kami tidak bisa memberi tahu rencana kami (kepada negara-negara Arab). Baca juga : Tak Bisa Lawan AS-Israel, Iran Minta Negara-Negara Arab tak Fasilitasi Serangan Serdadu Trump-Netanyahu"Kemudian kami menghancurkannya dengan cara yang berbeda, dan kita akan lihat apa yang terjadi," lanjutnya. Pernyataan tersebut merujuk pada serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu. Trump kembali menegaskan keyakinannya bahwa serangan itu telah melumpuhkan kemampuan nuklir Teheran.

February 01, 2026 10:28 UTC

Inilah agaknya yang mendorong Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyampaikan refleksinya tentang kebebasan akademik selama 2025. Kalau dia merupakan klien dari tokoh yang berada dalam pemerintahan, dia akan menafikan kebebasan akademik. Inilah agaknya yang mendorong Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyampaikan refleksinya tentang kebebasan akademik selama 2025. “Ketiganya adalah kuatnya kooptasi kekuasaan terhadap kampus, ancaman nyata militerisme, dan rezim mengabaikan data ilmiah dalam menetapkan keputusan”, seperti ditulis tempo.co, 25 Januari 2026. Dalam keadaan begini, kita tentu akan mengatakan masa depan tertib akademis merupakan tantangan kita semua.

February 01, 2026 10:27 UTC