IklanMenteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy tak mempermasalahkan skema pinjaman online (pinjol) untuk membayar uang kuliah bagi mahasiswa. Ia berujar akan mendukung segala usaha yang dapat meringankan beban mahasiswa, termasuk pinjol. "Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ucapnya usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Foto: Tempo/Febri Angga Palguna, dok.ITBEditor: Ryan Maulana

IklanPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) tinggal satu langkah lagi untuk menentukan siapa kandidat yang akan diusung di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dua nama yang mencuat, yaitu Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi. "Tinggal menunggu satu langkah lagi keputusan secara final apakah ke mas Bobby atau ke calon lain belum diputuskan," kata Wakil Ketua DPP PKB Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juli 2024. Jazilul mengatakan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB di Sumatera Utara condong mendukung Bobby Nasution ketimbang Edy Rahmayadi. "Memang DPW Sumut lebih cenderung ke mas Bobby dan dua-duanya sudah di UKK (uji kelayakan dan kepatuhan) oleh DPP PKB," katanya.

IklanUntuk pertama kalinya barongsai akan dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut pada September mendatang. Hal itu membuat Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Aceh terus meningkatkan persiapan demi target meraih dua medali emas di PON 2024. Video: Antara (Aprizal Rachmad/Sandy Arizona/Nusantara Mulkan)

Salah satu yang disoroti ialah soal minimal batas usia calon kepala daerah yang mengalami perubahan aturan. PKPU ini mengikuti Putusan Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa usia calon gubernur dan wakilnya paling rendah 30 tahun dan usia calon bupati-wakil serta calon walikota-wakil paling rendah 25 tahun dihitung sejak pelantikan. Selain itu, dia menyoroti isu mantan narapidana yang maju dalam Pilkada 2024. "Sehingga dalam penyelesaian sengketa Pilkada tidak ada perbedaan perlakuan kepada semua calon dalam tahapan pendaftaran," ujarnya. Komunikasi ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya masalah hukum persyaratan calon pada Pilkada 2024.

Hal ini disampaikan Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI bersama mantan Menteri Pendidikan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Muhadjir juga menyarankan agar PTS tidak menaikkan biaya pendidikan ketika situasi ekonomi sedang tidak kondusif, mengingat kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) beberapa waktu lalu yang memicu banyak protes. Lebih lanjut, Muhadjir mengkritisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menurutnya tidak biasa mencari pemasukan karena terbiasa mendapat bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai, kebiasaan ini perlu diubah agar PTN dapat lebih mandiri dalam mencari sumber pendapatan. Menurut Muhadjir, perubahan ini tidaklah mudah, namun penting bagi PTN untuk mulai mencari pundi-pundi uang sendiri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menjelaskan, dari total 74,67 juta wajib pajak orang pribadi penduduk, masih ada 0,9 persen atau 670 ribu NIK-NPWP yang masih harus dipadankan. ’’Dengan demikian, 99,1 persen atau 74 juta wajib pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK-NPWP,’’ ujar Dwi di Jakarta kemarin (2/7). Dwi memerinci, dari seluruh NIK-NPWP yang sudah padan, ada 4,36 juta data yang dipadankan secara mandiri oleh wajib pajak. Pemadanan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan.

Orang Kaya Tumbuh 34 Persen, Potensi Family Office di IndonesiaKetika Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa usulan pembentukan “Family Office” di Indonesia telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo, banyak pertanyaan muncul di benak masyarakat. Family Office terbagi menjadi dua jenis utama: Single Family Office (SFO) dan Multi-Family Office (MFO). Ada juga model Outsourced Family Office, di mana layanan Family Office dikumpulkan dan dikoordinasikan oleh seorang profesional yang ditunjuk. Referensi:Tim Khusus “Family Office” Kaji Pembebasan Pajak atas Dana Orang Kaya – PAJAK.COMApa Itu Family Office? Berikut Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Target Sasarannya | Narasi TVEkonom Sebut Family Office Berpotensi Jadi Suaka Pajak dan Tempat Pencucian Uang – Bisnis Tempo.coApa Manfaat Family Office yang akan Dibuat Jokowi untuk Indonesia?

Mandala Multifinance Siapkan Dana Rp 150 Miliar untuk Lunasi Obligasi. PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) telah menyiapkan dana untuk pembayaran pokok obligasi yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2024. Melansir keterbukaan informasi, Senin (1/7) Direktur Mandala Multifinance Harryjanto Lasmana mengatakan, dana yang disiapkan untuk melunasi pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B sebesar Rp 150 miliar. "Sumber dana yang akan digunakan untuk pembayaran Obligasi tersebut berasal dari dana internal perseroan," ujar Harryjanto dalam keterangan resminya, Senin (1/7). Lebih lanjut, Harryjanto menjelaskan, sampai saat ini, tidak ada keputusan atau hal penting lainnya yang dilakukan oleh manajemen terkait hal-hal tersebut di atas.

Berikut highlightnya: 10 perguruan tinggi terbaik Indonesia tahun 2024, desain paspor baru Indonesia yang akan diluncurkan pada Hari Kemerdekaan, dan Azerbaijan, Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerja sama percepatan pelayanan publik. Berikut daftar 3 berita teratas yang dimuat hari ini di Tempo English:1. Desain paspor Indonesia yang baru akan diluncurkan pada Hari KemerdekaanTEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Indonesia akan memperkenalkan desain paspor baru dengan fitur keamanan yang ditingkatkan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan ke-79. Azerbaijan, Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam percepatan pelayanan publikTEMPO.CO, Jakarta – Indonesia dan Azerbaijan sepakat untuk meningkatkan kerja sama percepatan pelayanan publik, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas pada 1 Juni 2024. Berdasarkan keterangan yang diterima Menteri PAN RB, kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan “Rencana Aksi Percepatan Pelayanan Publik” dalam pertemuan dengan perwakilan Badan Negara Azerbaijan untuk Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial (VXSIDA).

REJABAR.CO.ID, BANDUNG----Ahli pidana Suhandi Cahaya memberikan tanggapan terkait dua orang daftar pencarian orang (DPO) Andi dan Dani yang dinyatakan fiktif oleh penyidik dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016. Ia menilai perubahan status DPO tidak bisa dianulir atau direvisi kecuali terdapat berita acara DPO sudah ditangkap atau meninggal. "Siapa yang berhak menetapkan DPO," tanya hakim kepada ahli di sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (3/7/2024). Ahli menjelaskan status DPO tidak bisa diubah jika tidak terdapat berita acara yang menyatakan DPO telah ditangkap atau meninggal dunia. Ia mengatakan apabila kedua DPO yang dikatakan fiktif maka penilaian penyidik salah saat penetapan DPO.

IklanTimnas Belanda melaju ke perempat final Piala Eropa atau Euro 2024 setelah melibas Rumania 3-0 dalam laga babak 16 besar, di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Selasa, 2 Juli 2024. Foto: ReutersEditor: Ryan Maulana

Mereka yaitu Suharsono alias Bondol teman proyek kliennya, Dede Kurniawan teman bermain kliennya, Agus dan istri pemilik proyek. Mereka yaitu Suharsono alias Bondol teman kerja Pegi, Dede Kurniawan, saksi ahli pidana, Agus dan istri pemilik proyek dan Liga Akbar. Toni mengatakan, Bondol merupakan teman Pegi Setiawan yang diajak Pegi bekerja di Bandung pada tanggal 21 Agustus tahun 2016. Bondol diantar oleh Pegi Setiawan, Robi Setiawan adik Pegi dan Ibnu. "Pegi Setiawan tidak ada di lokasi, Pegi Setiawan bukan pelakunya, Pegi Setiawan bukan Pegi alias Perong," kata dia.

Saya sempat membaca berita terkait seputar hal itu dan mencoba berfikir bahwa seberapa jauh Gen Z memahami dan menguasai terkait Regulasi Emosi ? Jika saya lihat secara sepintas memang sepertinya Gen Z ini kurang memahami terkait Regulasi Emosi. Namun untuk menjawab hal itu, yang saya perlukan ialah data data seputar Regulasi Emosi.Perlu diketahui bahwa Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola segala macam emosi dimana pun dan kapan saja. Gross (1999) mendefinisikan regulasi emosi sebagai cara individu mempengaruhi emosi yang mereka miliki, kapan mereka merasakannya dan bagaimana mereka mengalami atau mengekspresikan emosi tersebut. Maka dari itu, saya telah mecari data dan beberapa sumber jurnal terkait masalah regulasi emosi di Era Gen Z.

Viral di Instagram kabar yang mengeklaim perjanjian kesehatan global atau pandemic treaty adalah agenda digitalisasi untuk mengontrol manusia sepenuhnya. Konten itu terdiri dari potongan video podcast yang membahas tentang perjanjian kesehatan global atau pandemic treaty. Namun faktanya, klaim pandemic treaty merupakan agenda digitalisasi untuk mengontrol manusia dan Neuralink-Starlink bagian dari agenda pandemic treaty adalah hoaks dan menyesatkan. Melansir dari cekfakta.tempo.co, Senin (1/7/24), WHO pandemic treaty merupakan sebutan lain untuk WHO Convention, Agreement or other International Instrument on Pandemic Prevention, Preparedness and Response (WHO CA+ on PPPR) atau konvensi WHO, terkait perjanjian atau instrumen internasional tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi. Keduanya tidak ada kaitannya dengan upaya untuk mengontrol manusia seperti klaim dalam video tersebut.

IklanMenanggapi kasus kebakaran rumah seorang Jurnalis di Karo, Sumatra Utara pada (27/6) lalu, Dewan Pers menyebut ada dua versi berbeda terkait hasil investigasi. Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Totok Suryanto, pada konferensi pers, Selasa (2/7) di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat menyebut salah satu versi hasil investigasi menduga kebakaran maut tersebut berkaitan dengan pemberitaan perjudian di lapak oknum TNI. Video: ANTARA (Irfansyah Naufal Nasution/Satrio Giri Marwanto/Farah Khadija)