Asosiasi CEO dan pengusaha itu menekankan kepastian kebijakan, tata kelola institusi, serta perlindungan hak investor sebagai fondasi pasar yang kredibel. Chief Operating Officer IBC William Sabandar mengatakan, kepercayaan investor sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan tata kelola institusi. “Pasar pada dasarnya dapat menerima perubahan, selama perubahan tersebut dikelola dengan kejelasan arah, proses yang transparan, dan komitmen yang kuat terhadap prinsip tata kelola yang baik. Rekomendasi keempat, IBC menekankan perlunya penegakan regulasi yang konsisten, independen, profesional, dan proporsional. Chief Economist IBC Denni Purbasari menambahkan, IBC akan terus mendorong dialog kebijakan berbasis riset untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia.

ilustrasi emas dan platinum (foto: goldmarket.fr)Ukuran TeksPasar komoditas global dikejutkan oleh aksi jual besar-besaran pada instrumen emas. Penunjukkannya memberikan sinyal kuat kepada investor bahwa era kebijakan moneter longgar akan segera berakhir. Pasar kini mulai mengantisipasi kebijakan pengetatan neraca (QT) dan penurunan peran The Fed dalam pasar keuangan untuk memulihkan kredibilitas kebijakan moneter. Penurunan harga emas dunia ini langsung memberikan tekanan bagi sektor pertambangan emas dalam negeri. Para pelaku pasar kini cenderung wait and see sembari memantau pernyataan lanjutan dari Kevin Warsh terkait peta jalan kebijakan moneter AS ke depannya.

Kabar baiknya, bagi calon pelancong yang tengah menyiapkan liburan ke Thailand, bulan Februari menawarkan beberapa pilihan penerbangan dengan tarif yang cukup bersahabat. Berikut rangkuman jadwal penerbangan Jakarta–Thailand dengan harga termurah di Februari, sekaligus panduan singkat agar perjalanan semakin efisien dan nyaman. Maskapai Thai Lion Air menawarkan tarif sekitar Rp 1,1 juta, menjadikannya salah satu harga terendah di bulan ini. 17 Februari: Alternatif Menarik dengan Pilihan Maskapai BeragamSehari setelahnya, 17 Februari, masih tersedia tiket dengan harga kompetitif. AirAsia Indonesia kembali menghadirkan tarif sekitar Rp 1,1 juta, sementara Citilink menawarkan harga di kisaran Rp 1,3 juta.

Kabar Terbaru Pengangkatan PPPK Paruh WaktuIsu peningkatan status PPPK Paruh Waktu kembali menguat setelah adanya audiensi langsung dengan KemenPAN-RB. Pengangkatan PPPK Penuh Waktu nantinya akan mengacu pada hasil seleksi PPPK 2024, baik tahap pertama maupun tahap kedua. KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 hanya menyebutkan bahwa PPPK Paruh Waktu dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu setelah melalui evaluasi kinerja. Berikut daftar kriteria PPPK Paruh Waktu yang diprioritaskan menjadi PPPK Penuh Waktu dilansir dari laman JawaPos. KesimpulanPeluang PPPK Paruh Waktu naik menjadi PPPK Penuh Waktu kini semakin nyata.

Landasan Hukum P3K Paruh WaktuSkema P3K paruh waktu diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 13 Januari 2025. Aturan Gaji P3K Paruh WaktuGaji bagi P3K paruh waktu ditentukan sesuai dengan jumlah jam kerja dan tanggung jawab yang dibebankan oleh instansi. Gaji Minimum P3K Paruh WaktuDalam diktum ke-19 Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 dijelaskan bahwa gaji P3K paruh waktu paling rendah setara dengan penghasilan terakhir saat masih berstatus tenaga honorer. Tunjangan bagi PPPK Paruh WaktuMelansir dari RadarTulungagung, selain gaji pokok, P3K paruh waktu juga memiliki hak atas tunjangan. Kesempatan Honorer Menjadi PPPK Penuh WaktuSkema P3K paruh waktu berfungsi sebagai jalur transisi bagi tenaga honorer menuju pengangkatan sebagai P3K penuh waktu.

Kabar baik datang bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) korban banjir sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Rincian Nominal Bansos Korban Banjir Deli SerdangUntuk membantu masyarakat bangkit kembali, Kemensos menyalurkan bantuan dana tunai dengan beberapa skema sesuai tingkat dampak yang dialami korban. Penyaluran Dana Lewat Bank Himbara dan PT PosUntuk mempermudah akses dan menjaga transparansi, penyaluran bansos korban banjir dilakukan secara non-tunai (cashless). Dengan skema bantuan yang jelas, pendataan ketat, serta penyaluran transparan, diharapkan bantuan dari Kemensos dapat meringankan beban warga dan mempercepat proses bangkit kembali.

Hingga update Februari 2026, masih terdapat sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2025. Pemerintah menegaskan bahwa meskipun PKH dan BPNT tahap 4 2025 belum cair, bantuan tidak dihapus, melainkan akan disalurkan melalui pencairan susulan. Sementara itu, dilansir dari kompas.tv.com, jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 direncanakan pemerintah cair di februari ini. Peluang Pencairan Susulan PKH dan BPNT di Tahun 2026Kabar baiknya, KPM yang belum menerima PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2025 masih memiliki peluang besar mendapatkan bantuan melalui pencairan susulan tahun 2026, dengan catatan:Status KPM masih aktifData kependudukan valid dan sesuaiTerdaftar resmi dalam SIKS-NG KemensosPenyaluran bantuan susulan ini diperkirakan akan dilakukan bersamaan dengan pencairan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026. KesimpulanHingga Februari 2026, sebagian KPM PKH dan BPNT tahap 4 2025 belum menerima bantuan, namun pemerintah memastikan pencairan susulan tetap akan dilakukan.

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Beredar di media sosial daftar 30 satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA terbaik di Indonesia berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA). Hal itu berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam Rakornas TKA di Jakarta. Dilansir dari JawaPos.com, hasil ini disusun dari nilai tiga mata pelajaran wajib dengan ketentuan minimal 30 peserta TKA di setiap satuan pendidikan. Sekolah-sekolah yang masuk daftar 30 besar berasal dari berbagai daerah. Sementara Jawa Timur tak masuk daftar 30 besar.

berita-motivasiIlustrasi demam berdarah. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan sudah bergerak cepat menangani sebanyak 38 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Januari 2026 untuk mencegah keparahan risiko keselamatan. Apa PenyebabnyaKepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Debi Intan Suri mengatakan, usia remaja dan dewasa muda menjadi kelompok usia paling rentan terpapar DBD. "Untuk kelompok, lanjut usia atau di atas 59 tahun mencatat jumlah kasus yang relatif lebih rendah," ujarnya, Senin (2/2). Baca Juga: Parlemen Jepang akan Membuat UU yang akan Menghukum Pada Orang Pengguna Jasa Pekerja SeksDebi menjelaskan, hingga Januari 2026, tercatat Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan menangani 38 kasus dengan angka incidence rate (IR) sebesar 1,64.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan membuka rekrutmen PPPK tahap 3 dan 4 dengan total 32.460 formasi, menyasar tenaga profesional yang siap berkontribusi dalam pemenuhan gizi nasional. Rencana Rekrutmen PPPK BGN Tahap 3 dan 4 Tahun 2026Rekrutmen PPPK BGN tahap 3 dan 4 menjadi bagian dari target besar pengadaan ASN di lingkungan BGN pada 2026. Gambaran Seleksi PPPK BGN Tahap SebelumnyaSebelum tahap lanjutan dibuka, BGN telah melaksanakan rekrutmen dalam dua tahap awal. Peluang dan Dampak Rekrutmen PPPK BGN 2026Rekrutmen PPPK BGN tahap 3 dan 4 membuka peluang luas bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan kesehatan nasional. PenutupRekrutmen PPPK BGN tahap 3 dan 4 pada Seleksi ASN 2026 menjadi kesempatan emas bagi kamu yang ingin berkontribusi di bidang gizi nasional.

Kebutuhan CPNS 2026 Masih Cukup BesarBerdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun Instagram @studicpns.id, pemerintah menilai kebutuhan Aparatur Sipil Negara masih tergolong tinggi. Situasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah untuk tetap membuka seleksi CPNS 2026, guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Usulan Formasi Telah Disampaikan oleh Berbagai InstansiSejumlah kementerian dan lembaga dikabarkan sudah mengajukan kebutuhan formasi CPNS 2026 kepada Kementerian PAN-RB. Pelamar CPNS diwajibkan mengikuti seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), serta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). KesimpulanSeleksi CPNS 2026 memang diperkirakan akan memiliki tahapan yang lebih panjang dibandingkan seleksi PPPK, jadi calon pelamar harus siap mental dan waktu lebih banyak dalam mengikuti prosesnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus menindaklanjuti setiap aduan masyarakat secara profesional, terstruktur, dan berkeadilan dengan mengedepankan mediasi serta musyawarah agar menemui jalan terbaik bagi pihak yang berselisih. Dalam periode 26-29 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah telah melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap lima kasus aduan yang dilaporkan masyarakat. Pada 29 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah memfasilitasi proses mediasi atas aduan jamaah umrah terhadap salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Harun mengungkapkan, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah akan terus memastikan agar seluruh proses penanganan tetap berada dalam koridor pengawasan dan akuntabilitas. Setiap laporan yang masuk ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan perlindungan hak jamaah serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) akan merehabilitasi dan merenovasi madrasah serta pesantren yang terdampak longsor dan banjir di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, khususnya yang beralih fungsi sementara menjadi pusat layanan kemanusiaan bagi penyintas bencana. Kami pastikan keluarga besar madrasah tidak akan merasa sendirian,” ujar Menag Prof KH Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2/2026). Menag menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pengelola madrasah dan pesantren yang dengan tulus membuka ruang pendidikannya untuk kepentingan kemanusiaan yang mendesak. Menurut Menag, keterlibatan lembaga pendidikan dalam penanganan bencana merupakan wujud nyata pendidikan karakter bagi para siswa. Menteri Agama (Menag) RI, Prof Nasaruddin Umar - (Kemenag)Loading...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyambut baik kelanjutan kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah sebelumnya Mahendra Siregar selaku Ketua OJK, Mirza Adityaswara selaku Wakil Ketua OJK, dan Inarno Jajadi selaku Kepala Eksekutif Pasar Modal mengundurkan diri. Kini tampuk kepemimpinan OJK dirangkap Friderica Widyasari Dewi selaku Ketua dan Wakil Ketua OJK, dan Hasan Fawzi memegang kendali Kepala Eksekutif Pasar Modal sekaligus merangkap jabatannya yang lama. Said menyebut melalui kepemimpinan baru, yang di pilih cepat oleh internal Dewan Komisioner OJK semoga dapat melanjutkan kepemimpinan lebih baik, meskipun jumlah Dewan Komisioner OJK tinggal enam orang, ditambah 2 orang dari unsur Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. “Saya yakin dari kedelapan komisioner ini mampu melanjutkan kepemimpinan di OJK dengan baik,” kata dia, kepada media di Jakarta, Ahad (1/2/2026). Dia menyatakan sekiranya bisa jadi pertimbangan, prioritas utama kepemimpinan kolektif OJK yang diketuai Friderica Widyasari Dewi yaitu antara lain pertama membangun kepercayaan pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan telah melakukan penangguhan kontrak sementara terhadap sekitar 1.800 dari total 5.800 Agen Perjalanan Asing (ATA) yang bermitra dengan pemerintah. Tindakan ini merupakan bagian dari langkah pengaturan dan pengawasan rutin untuk secara konsisten meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh jamaah haji dan umrah dari seluruh dunia, serta untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka. Tidak Ada Gangguan bagi Jamaah yang Memiliki Visa atau ReservasiKementerian menegaskan bahwa kebijakan ini sama sekali tidak akan mengganggu perjalanan jamaah haji dan umrah yang telah memiliki visa resmi atau reservasi yang dikonfirmasi. Mekanisme ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian untuk mengawasi kualitas layanan, melindungi hak-hak jamaah, dan memastikan keberlanjutan layanan yang prima. Melindungi hak-hak jamaah haji dan umrah adalah prioritas utama dalam setiap langkah pengaturan yang kami ambil,” jelas Dr. Ghassan an-Nuymi, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.