Kebijakan ini berdampak langsung pada proses validasi siswa eligible di setiap sekolah yang memiliki kuota berdasarkan akreditasi. Rincian Kuota Akreditasi SNBP 2026: Sekolah Akreditasi A: 40% Siswa Terbaik. Jika nilai TKA tidak muncul atau tidak sinkron, siswa terancam tidak bisa melanjutkan ke tahap finalisasi pendaftaran. Baca juga : Ketua SNPMB Ingatkan Siswa SNBP 2026: Pastikan Nilai TKA Sinkron Sebelum FinalisasiDampak lain yang harus diwaspadai pendaftar adalah aturan ketat mengenai kelulusan. Siswa yang dinyatakan lulus SNBP 2026 dipastikan tidak bisa mendaftar jalur UTBK-SNBT maupun Jalur Mandiri di PTN mana pun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto memberi tanggapan terkait fenomena penyalahgunaan gas nitrogen oksida (N2O) atau populer dikemas dalam kaleng bermerk Whip Pink yang diperjualbelikan secara bebas dan kerap disalahgunakan untuk tujuan euforia. Namun, dalam praktiknya, Suyudi menyebut gas tersebut disalahgunakan oleh sebagian masyarakat. Ia menegaskan, meskipun Whip Pink belum masuk dalam daftar narkotika, gas tersebut memiliki efek stimulan yang tinggi. Terkait maraknya penjualan Whip Pink, termasuk melalui media sosial dan di sejumlah lokasi hiburan, ia mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan bersama instansi terkait. Saat ditanya soal penjual Whip Pink yang menjual bebas tanpa peruntukan medis atau kuliner, ia menegaskan hal tersebut menjadi bagian dari perhatian BNN ke depan.

Adapun secara lebih detail, inflasi bulanan pada Januari 2026 tercatat deflasi sebesar 0,15 persen (month to month/mtm). Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas emas global di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga. Realisasi inflasi inti pada Januari 2026 terutama disumbang oleh inflasi komoditas emas perhiasan, sewa rumah, dan sepeda motor. Secara tahunan, inflasi inti Januari 2026 tercatat sebesar 2,45 persen (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,38 persen (yoy). “Ke depan, inflasi volatile food diperkirakan terkendali didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional,” kata Ramdan.

Ilustrasi(Dok Baznas)BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI telah menyiapkan 29 program unggulan Ramadan 1447 H guna meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menyampaikan, tujuan program-program tersebut adalah untuk menebarkan manfaat zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dititipkan masyarakat Indonesia melalui Baznas RI. Karenanya ia berharap pengumpulan zakat pada Ramadan kali ini bisa mencapai Rp515 miliar, sehingga sebaran penerima manfaat Baznas bisa lebih banyak lagi. Kemudian dalam rangka mudik, ujar Saidah, Baznas juga menyediakan program mudik bahagia bersama Baznas, pos siaga mudik, dan layanan kesehatan di posko mudik Baznas. “Di posko mudik Baznas nanti, akan ada tempat untuk pemudik bisa istirahat sebentar, ada tempat untuk mengisi daya ponsel, dan ada layanan kesehatan gratis untuk pemudik,” ujarnya.

(freepik)KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah di bandara. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan dengan kontrol pencegahan virus nipah diperketat, maka karantina kesehatan juga harus diperkuat. Jadi bagus saya perhatikan," kata Benny sapaan akrabnya merespons virus Nipah, Kemarin (2/2). Baca juga : Virus Nipah, Kemenkes Serukan Kewaspadaan di Pintu Masuk Indonesia dan FaskesSementara itu dalam SE yang ditetapkan pada 30 Januari 2026 itu dijelaskan penguatan karantina terkait kewaspadaan virus Nipah sejak di bandara hingga di tindak lanjut setelah ditemukan suspek. Apabila dinyatakan suspek/probable penyakit virus Nipah, maka dirujuk ke rumah sakit rujukan.

“KAI mencatat total emisi karbon layanan Kereta Api Jarak Jauh sepanjang periode Januari–Desember 2025 sebesar 127.315.192 kilogram CO₂e,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pada periode yang sama, layanan KA Jarak Jauh melayani sebanyak 47.405.539 pelanggan. Menurut Anne, data tersebut menunjukkan pertumbuhan mobilitas masyarakat dapat berjalan seiring dengan upaya pengendalian emisi karbon. Berdasarkan perhitungan tersebut, total emisi karbon KA Jarak Jauh tercatat sekitar 127,3 juta kilogram CO₂e atau setara 127,3 ribu ton CO₂e dalam satu tahun operasional. Langkah tersebut diarahkan agar pertumbuhan layanan KA Jarak Jauh tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Risk Management BNI David Pirzada menyampaikan, BNI secara konsisten mengimplementasikan langkah-langkah strategis di seluruh aspek operasional dan pembiayaan guna memperkuat praktik keberlanjutan. Selama tahun 2025, portofolio pembiayaan berkelanjutan BNI mencapai Rp 197 triliun atau setara 22 persen dari total kredit BNI. Framework Sustainability Bond BNI juga telah memperoleh Second Party Opinion (SPO) dari Sustainalytics dengan hasil credible and impactful, yang menegaskan kualitas dan dampak pembiayaan keberlanjutan BNI sesuai standar nasional maupun internasional. Selain pembiayaan, BNI juga meluncurkan ESG Advisory Playbook untuk subsektor kelapa sawit sebagai panduan transisi bagi debitur, sekaligus menjadikan BNI sebagai bank pertama di Indonesia yang menyusun dan memperkenalkan playbook tersebut. Ia menambahkan BNI juga berperan aktif dalam mendorong transisi hijau nasional melalui pemanfaatan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan regulasi khusus untuk membangun ekosistem hidrogen dan amonia nasional. Aturan ini disusun bertahap melalui Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Presiden guna mendorong implementasi nyata transisi energi di sektor energi dan industri. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, penguatan regulasi menjadi kunci agar peta jalan hidrogen dan amonia tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, sekaligus menarik investasi. Setiap tahap menitikberatkan kesiapan regulasi sekaligus kepastian bagi pelaku usaha yang mulai masuk ke proyek hidrogen dan amonia. Menurut Eniya, hidrogen dan amonia memiliki potensi besar di pelayaran, pertambangan, serta industri pengolahan seiring meningkatnya tuntutan global terhadap produk hijau dan rantai pasok rendah karbon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membatasi komisioning Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara, maksimal 750 ton sampah per hari. Tak hanya dari proses pengolahan, Pramono menilai sumber utama bau berasal dari sistem pengangkutan sampah menuju RDF Rorotan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan menambah armada truk kompaktor baru produksi 2025. Sebelumnya, DLH DKI Jakarta memastikan operasional RDF Plant Rorotan tetap berjalan secara bertahap, terukur, dan terkendali dengan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan warga sekitar. “RDF Plant Rorotan merupakan infrastruktur strategis daerah yang dibangun untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah Jakarta ke depan,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound ke level psikologis 8.000 pada perdagangan Selasa (3/2/2026). Indeks menguat sekitar 1 persen setelah sempat dibuka melemah dan melanjutkan tekanan dari penutupan Senin yang anjlok hampir 5 persen. Pada perdagangan Senin (2/2/2026), IHSG ditutup anjlok 4,88 persen ke level 7.922,73 akibat tekanan aksi jual masif, meskipun terdapat kabar masuknya Danantara ke bursa. Tekanan berlanjut pada awal perdagangan Selasa, dengan IHSG dibuka di kisaran 7.888–7.895 dan sempat menyentuh level terendah di bawah 7.800. Meski pasar masih diliputi volatilitas, Airlangga optimistis IHSG akan kembali stabil seiring stimulus pemerintah dan ketahanan ekonomi domestik.

“Free float 7,5 persen rupanya masih di bawah standar internasional sehingga pemerintah menaikkan agar mengikuti apa yang diinginkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI),” ujar Ibrahim saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Begitu pula dengan kebijakan demutualisasi BEI yang merupakan salah satu masukan dari MSCI dalam rangka pembenahan pasar modal Indonesia. “MSCI itu meminta reformasi. Kalau bisa, perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa pun juga harus ditata ulang lagi,” kata Ibrahim. Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penerapan peraturan mengenai kenaikan batas free float saham dari sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen dilakukan pada Maret 2026.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan salah satu penyesuaian yang akan ditetapkan, yakni peningkatan batas free float (saham yang dimiliki publik) dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen. Hasan optimistis calon perusahaan tercatat (emiten) akan menyambut baik rencana peningkatan batas free float menjadi sebesar 15 persen tersebut. “Tapi kami harapkan sih justru mereka (calon emiten) menyambut ini dengan baik juga,” ujar Hasan. Hasan menegaskan, apabila penyesuaian batas free float telah diberlakukan, maka seluruh pihak harus mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai peraturan bursa, yang mana kebijakan tersebut merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai bursa di tingkat global. Ia menjelaskan bahwa porsi free float yang besar telah menjadi standar best practice internasional, yang juga diimplementasikan oleh bursa efek di negara lain, termasuk negara maju.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan sinyal bahwa tekanan harga jangka pendek mulai mereda. Pada saat yang sama, lanjutnya, laporan BPS tersebut juga dapat membatasi penguatan rupiah karena pasar membaca ruang kebijakan suku bunga ke depan menjadi lebih longgar. Oleh karena itu, rilis ini dinilai bukan sinyal bahwa inflasi telah benar-benar hilang, melainkan lebih mencerminkan normalisasi setelah faktor musiman. Pada periode Januari–Desember 2025, surplus tercatat sebesar 41,05 miliar dolar AS, sementara pada Desember 2025 tercatat surplus 2,51 miliar dolar AS. “Jadi, rilis BPS tadi siang memang ikut membentuk sentimen, tetapi dampaknya biasanya lebih halus lewat perubahan ekspektasi arah suku bunga dan persepsi stabilitas harga, bukan sebagai pemicu utama gerak intrahari,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang rencana perluasan aktivitas bank umum di pasar modal harus berjalan beriringan dengan penguatan transparansi kepemilikan dan penegakan aturan, termasuk keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi. Dalam komunikasi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rencana perluasan peran bank ditempatkan bersama agenda peningkatan porsi saham publik yang beredar hingga 15 persen, penguatan peran pemodal institusional, serta penguatan keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham. Perluasan aktivitas bank tanpa pagar pembatas yang jelas berisiko menambah konflik kepentingan, mendorong penjualan produk yang tidak sesuai kebutuhan nasabah, atau memperbesar perilaku ikut-ikutan saat pasar bergejolak. Menurut Josua, perluasan aktivitas bank sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berbasis fungsi yang paling cepat memperdalam pasar, tetapi paling rendah menambah risiko sistemik. Sebagai informasi, rencana perluasan aktivitas bank umum telah diungkapkan OJK pada Desember 2025.

Hal itu agar tidak berdampak pada penyerapan kuota haji khusus pada tahun ini, seiring dengan masa transisi kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI. "Kini, isunya sudah berkembang bahwa haji 2026 sudah terjadi dan akan terjadi tidak akan terserapnya kuota (haji khusus) 100 persen. Ia mengungkapkan, potensi kuota haji khusus tidak terserap tidak muncul pada tahap pelaksanaan, melainkan justru sejak fase persiapan. Kemudian, estimasi calon jamaah haji khusus yang siap berangkat dikeluarkan dalam dua versi yang berbeda. Alhasil, ada risiko besar terkait validitas data calon jamaah haji khusus.