JIKA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, pemerintahan Prabowo Subianto niscaya bakal sangat kuat. Tanpa kehadiran oposisi atau penyeimbang di DPR, pengawasan terhadap transparansi serta akuntabilitas pemerintahan bakal memudar, bahkan bisa hilang sama sekali. Praktik buruk pembahasan undang-undang ala Roro Jonggrang atau semalam jadi, seperti yang nyaris terjadi pada revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, ada kemungkinan akan terulang kembali. Tanpa oposisi, demokrasi hanya melahirkan kebijakan yang buruk. Menjadi oposisi memang sulit, apalagi untuk PDIP yang sering menuding kemenangan Prabowo sarat kecurangan.
