Namun, baru-baru ini, ada isu yang menyorot perhatian lebih dalam: anggota DPR kini tidak lagi mendapatkan rumah dinas, tapi sebagai gantinya, mereka menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 30-50 juta per bulan. Tunjangan perumahan sebesar puluhan juta setiap bulan adalah jumlah yang cukup besar, bahkan jika dibandingkan dengan gaji pokok sebagian besar pekerja di Indonesia. Tunjangan perumahan yang mencapai puluhan juta hanya salah satu contoh ketidakadilan ini. Masalah ketimpangan ini tak hanya tentang angka di atas kertas, tetapi bagaimana kebijakan ini bisa menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Pemotongan gaji untuk Tapera mungkin terlihat seperti solusi bagi permasalahan perumahan rakyat, namun kita harus bertanya: Apakah kebijakan ini benar-benar adil?
