REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Panitia Haul ke-16 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid menyinggung polemik konsesi tambang yang kini menjadi simpul konflik besar di tubuh Nahdlatul Ulama (NU). Dalam sambutannya pada Haul Gus Dur ke-16, Alissa mengingatkan bahwa selama kepemimpinan Gus Dur, NU tidak pernah diberi privilese kekuasaan, apalagi dalam bentuk konsesi ekonomi seperti tambang. Alissa menyebut, Gus Dur kerap mengingatkan agar NU tidak terjebak pada kedekatan dengan elite politik dan kekuasaan. Haul Gus Dur tahun ini mengusung tema “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”, yang menurut Alissa merupakan intisari demokrasi yang diperjuangkan Gus Dur sepanjang hidupnya. Haul Gus Dur ke-16 juga diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, termasuk Khatmil Quran di 16 titik, serta kehadiran tokoh-tokoh bangsa yang dinilai konsisten membela keadilan dan kemanusiaan.

Banjir bandang menerjang kawasan wisata Pemandian Air Panas Guci , Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (20/12/2025) sore. Foto-RepublikaSUARAMILENIAL.ID, TEGAL — Banjir bandang menerjang kawasan wisata Pemandian Air Panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (20/12/2025) sore. Salah satu ikon wisata, Pancuran 13, mengalami kerusakan parah akibat luapan Sungai Gung. Struktur kolam Pancuran 13 tidak lagi terlihat, tertutup timbunan pasir dan bebatuan yang terbawa arus. Lita, warga sekitar, mengatakan bahwa peristiwa banjir dan longsor di kawasan Pemandian Air Panas Guci bukan kali pertama terjadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memerintahkan Danantara membangun kampung haji di Makkah. Hal itu dinilai guna meningkatkan kenyamanan jamaah haji Indonesia. Menurut Addin, pembangunan kampung haji oleh Danantara atas arahan Presiden Prabowo memiliki manfaat strategis dan jangka panjang bagi jamaah haji Indonesia. Lokasi Kampung Haji Indonesia di Makkah. - (Infografis Republika)Tidak hanya itu, menurutnya, kampung haji juga akan membuat biaya efisien dalam jangka panjang, karena kepemilikan aset sendiri dapat menekan biaya sewa hotel yang selama ini menjadi komponen besar dalam biaya haji.

Perenang Indonesia Masniari Wolf memamerkan medali emas nomor 50 meter gaya punggung putri SEA Games 2025 di SAT Swimming Pool, Bang Kapi, Bangkok, Kamis (11/12/2025). (ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan)PENGAMAT olahraga Djoko Pekik Irianto mengapresiasi penampilan atlet-atlet muda Indonesia yang tampil gemilang sepanjang SEA Games 2025. Ada sekitar 100 lebih atlet gen Z yang bisa meraih prestasi maksimal bahkan medali emas,” kata Djoko dikutip dari Antara, Sabtu (20/12). Duet Masniari Wolf dan Jason Donovan sukses mencuri perhatian setelah meraih medali emas meski baru menjalani debut di ajang SEA Games. Djoko menilai regenerasi atlet muda yang tampil menjanjikan selama SEA Games 2025 menjadi angin segar bagi masa depan olahraga nasional, khususnya dalam menatap persaingan yang lebih ketat di Asian Games 2026.

Pelaksanaan relokasi warga Tesso Nilo. (dok.istimewa)MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni memulai proses relokasi warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan pemulihan ekosistem hutan konservasi. Itu melainkan justru memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat secara pasti dengan cara yang damai hingga dialog. Saat ini masih dalam bentuk SK Hutan Kemasyarakatan karena awalnya relokasi PBPH HTI, supaya prosesnya cepat saya pakai Hkm," ujar Menhut. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

nasionalPresiden Prabowo lantik enam Duta Besar RI, mempererat hubungan diplomatik dan memperluas kerjasama internasional Indonesia di negara sahabat. (BPMI Setpres/Mucholis Jr/presidenri.go.id)INFOREDAKSI.COM, JAKARTA - Pada, 19 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk berbagai negara sahabat. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2025, yang mengangkat keenam diplomat tersebut sebagai duta besar yang bertugas di negara masing-masing. Dalam sumpahnya, Presiden menegaskan pentingnya loyalitas terhadap UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta berjanji akan menjalankan tugas demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan pelantikan ini, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya untuk memperkuat diplomasi dan hubungan internasional, memperluas jaringan kerja sama di berbagai negara sahabat.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah DIY menyiapkan tujuh jalur alternatif untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Angka ini menunjukkan besarnya potensi kepadatan lalu lintas apabila tidak diimbangi dengan pengaturan arus kendaraan yang memadai. Tujuh jalur alternatif tersebut empat arah utama masuk wilayah DIY, yakni barat, utara, timur, dan selatan. Jalur-jalur ini diharapkan mampu menjadi penyangga arus kendaraan sekaligus memecah kepadatan yang biasanya terpusat di jalur utama menuju Kota Yogyakarta. "Jadi ada tujuh alternatif yang nanti akan menjadi arus lalu lintas bagi para pemudik atau wisatawan yang nanti akan melintas jangan sampai lewat kota," ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang penyesuaian kuota impor bahan bakar minyak (BBM) bagi SPBU swasta seiring meningkatnya konsumsi BBM nonsubsidi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, kebijakan impor BBM tidak ditetapkan secara kaku. Kenaikan tersebut juga tercermin dari tingginya permintaan yang diajukan SPBU swasta. Di sisi lain, pemerintah menegaskan kepatuhan badan usaha menjadi faktor kunci dalam penetapan kuota impor. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengingatkan SPBU swasta agar mematuhi seluruh ketentuan negara, termasuk terkait impor BBM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah menghentikan insentif kendaraan listrik pada 2026 dinilai berisiko menghambat adopsi mobil listrik sekaligus menghilangkan potensi manfaat ekonomi hingga Rp544 triliun per tahun dalam jangka panjang. Kondisi ini berpotensi menekan penjualan kendaraan listrik dan menghambat pertumbuhan industri pendukung, termasuk baterai dan komponen kendaraan listrik. IESR menekankan pentingnya menjaga momentum adopsi kendaraan listrik agar permintaan tumbuh secara eksponensial dan mampu menciptakan ekosistem industri dari hulu hingga hilir. IESR memahami insentif kendaraan listrik bersifat sementara untuk menarik investasi manufaktur. Koordinator Riset Manajemen Permintaan Energi IESR Faris Adnan Padhilah menambahkan minat perbankan nasional untuk membiayai industri kendaraan listrik terus meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu (20/12/2025), naik Rp 8.000 dari sebelumnya Rp 2.483.000 menjadi Rp 2.491.000 per gram. Harga jual kembali (buyback) juga mengalami kenaikan, dari Rp 2.342.000 menjadi Rp 2.350.000 per gram. Transaksi harga jual emas batangan dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas, mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Berikut daftar harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.295.500- Harga emas 1 gram: Rp 2.491.000- Harga emas 2 gram: Rp 4.922.000- Harga emas 3 gram: Rp 7.358.000- Harga emas 5 gram: Rp 12.230.000- Harga emas 10 gram: Rp 24.405.000- Harga emas 25 gram: Rp 60.887.000- Harga emas 50 gram: Rp 121.695.000- Harga emas 100 gram: Rp 243.312.000- Harga emas 250 gram: Rp 608.015.000- Harga emas 500 gram: Rp 1.215.820.000- Harga emas 1.000 gram: Rp 2.431.600.000Sementara itu, sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh Pasal 22.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Satgas Halilintar membidik penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari denda administratif terhadap 22 perusahaan tambang yang beroperasi tanpa izin dan teridentifikasi melakukan pelanggaran bukaan lahan di kawasan hutan dengan nilai mencapai Rp 29,2 triliun. “Sudah ada 22 perusahaan yang dilakukan penghitungan, dengan total nilai yang harus dibayarkan oleh 22 perusahaan tambang tersebut kurang lebih Rp 29,2 triliun,” kata Ketua Satgas Halilintar PKH Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Febriel menjelaskan Satgas Halilintar bergerak berdasarkan data geospasial dan citra satelit untuk mendeteksi bukaan tambang yang tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Hingga saat ini, Satgas Halilintar PKH telah memanggil dan memverifikasi 120 perusahaan tambang yang tersebar di 12 provinsi, mulai dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, hingga Papua. Dalam pelaksanaannya, Satgas Halilintar mengedepankan penyelesaian administratif melalui pengenaan denda sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menegaskan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai rujukan tertinggi dalam kehidupan demokratis. Ia mendorong pemerintah dan DPR untuk merancang Undang-Undang tentang Student Debt atau pinjaman pendidikan sebagai upaya mengatasi tingginya biaya kuliah. “Selama empat tahun masa kuliah, mahasiswa tidak dibebani pembayaran pokok maupun bunga. Setelah lulus, baru dikenakan bunga, dan pembayaran pokok dilakukan setelah tahun ketujuh dengan tenor antara lima hingga 15 tahun, menyesuaikan kemampuan,” jelasnya. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, menurutnya, akan berbanding lurus dengan tumbuhnya kesadaran hukum dan kualitas demokrasi yang lebih sehat serta berintegritas.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas yang akan dibahas sepanjang tahun 2026. Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menyampaikan penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2026 dilakukan secara selektif dan realistis. Selain itu, DPRD DIY juga memprioritaskan regulasi terkait penanggulangan bencana, mengingat wilayah DIY memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, menilai enam raperda tersebut merepresentasikan kebutuhan mendasar masyarakat DIY di masa kini dan masa mendatang. DPRD DIY optimistis seluruh agenda legislasi tersebut dapat diselesaikan sesuai target melalui koordinasi yang solid antara legislatif, eksekutif, dan pemerintah pusat.

Pemanah Indonesia Diananda Choirunisa membentangkan bendera Merah Putih usai mengalahkan lawan di partai final SEA Games 2025(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)KONTINGEN Indonesia menuntaskan perjuangan di SEA Games 2025 Thailand dengan melampaui target dan sukses mengunci posisi kedua klasemen akhir dengan koleksi 91 medali emas, 112 perak, dan 131 perunggu. Pencapaian ini tidak hanya sekadar memenuhi target awal sebanyak 80 medali emas, tetapi juga mengukir sejarah baru. Keberhasilan menduduki peringkat kedua di luar kandang merupakan pengulangan memori manis SEA Games 1995, yang kala itu juga digelar di Thailand. Baca juga : 91 Emas, Presiden Prabowo Sampaikan Terima Kasih pada Atlet SEA Games 2025Selama tiga dekade terakhir, Indonesia biasanya tertahan di peringkat ketiga saat bertandang ke negara tetangga. Untuk kali pertama dalam sejarah keikutsertaan di SEA Games, Indonesia berhasil membawa pulang medali emas dari cabang ice hockey, bola basket 3x3 putri, petanque, kabaddi, dan futsal putra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran dari Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, HM Kunang (HMK), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan anaknya, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK). Selain itu, Asep mengatakan HM Kunang turut meminta uang kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ia menekankan KPK menduga pihak-pihak terkait memberikan uang kepada HM Kunang karena memiliki hubungan keluarga dengan Ade Kuswara. Pada 20 Desember 2025, KPK mengumumkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, HM Kunang (HMK), serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka kasus dugaan suap tersebut. KPK mengatakan Ade Kuswara dan HM Kunang merupakan tersangka dugaan penerima suap, sedangkan Sarjan sebagai tersangka dugaan pemberi suap.