Pemandangan tak biasa tampak di Gedung Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI sejak pagi hingga menjelang Maghrib tadi. Sejumlah personil TNI tampak melakukan pengawalan terhadap Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang melaksanakan operasi penggeledahan. Penggeledahan yang informasinya sudah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto itu mendapat pengawalan dari sejumlah personil TNI. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kemenhut, Ade Tri Ajikusumah saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui pasti ruangan yang digeledah penyidik Pidsus. KPK beralasan bahwa unsur kerugian keuangan negara sulit dibuktikan secara teknis."

Swasembada untuk Siapa, Jika Harga Tetap Mahal? “Kedaulatan pangan sejati diukur bukan dari klaim negara, melainkan dari napas lega rakyat saat berbelanja.”Oleh KarnitaEuforia Negara, Pertanyaan RakyatApakah makna swasembada pangan jika ibu rumah tangga masih menghela napas di depan rak beras? Pada Rabu, 7 Januari 2026, Republika menurunkan judul “Prabowo Umumkan Indonesia Resmi Swasembada Pangan 2025”, melaporkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya di Karawang, Jawa Barat. Klaim swasembada, khususnya beras, disampaikan sebagai tonggak sejarah kemandirian bangsa. Swasembada sebagai Simbol PolitikSwasembada pangan kerap diposisikan sebagai simbol kekuatan negara.

Penegasan itu disampaikan API merespons perbincangan publik terkait pembiayaan operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka. PGS Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia Arie Ahsanurrohim menyampaikan API memahami perhatian publik dan pemerintah daerah terhadap kondisi keuangan pengelolaan Bandara Kertajati. Mayoritas saham PT BIJB dimiliki Pemprov Jawa Barat lebih dari 80 persen, sementara PT Angkasa Pura II, kini PT Angkasa Pura Indonesia, memiliki sekitar 15 persen saham. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keberatan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat secara berkelanjutan untuk membiayai operasional Bandara Kertajati. Pada akhir Oktober 2023, Bandara Kertajati ditetapkan beroperasi penuh seiring pemindahan sebagian layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara.

(Antara)KLAIM keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai angka statistik 99,99 persen mendapat sorotan tajam dari parlemen. Ia mencatat pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari hanya 190 unit pada awal 2025 menjadi 19.188 unit per 31 Desember 2025. Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani, menegaskan pihaknya masih menemukan dapur layanan yang tidak memenuhi standar sanitasi. "Masih ada SPPG yang tidak sesuai standar sanitasi. Kami akan membahas standar gizi, kualitas menu, dan SPPG yang memiliki sanitasi buruk dalam rapat nanti," pungkasnya.

Total aset BTN tumbuh 8,6 persen secara tahunan (yoy) menjadi sekitar Rp510 triliun. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan ketahanan fundamental perseroan di tengah proses pemulihan ekonomi nasional dan ketidakpastian global yang masih berlangsung. Rasio keuangan BTN juga terjaga dan berada di atas ketentuan minimal regulator," kata Nixon dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN di Menara BTN Jakarta, Rabu (7/1/2026). Sebagai badan usaha milik negara, BTN wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan regulasi terbaru guna memperkuat tata kelola perusahaan. “Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk mendukung transformasi bisnis berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi,” ujarnya.

Jakarta – Prabowo Subianto menyinggung kekalahannya di Aceh dan Sumatra Barat saat Pilpres 2024. Walau tidak mendapatkan suara terbanyak di kedua provinsi tersebut, kata Prabowo, ia tak melarang program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan. Prabowo menyebut MBG juga tetap berjalan di Sumatra Barat meski dirinya kalah suara dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di provinsi itu. Catatan Line1.News, pada Pilpres 2019, Prabowo bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno unggul atas Jokowi-Ma’ruf Amin di Aceh. Akhir 2025, Prabowo membuka opsi penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun agar jumlah penerima bisa mencapai 82,9 juta orang.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang, Totok Budiyanto, mengungkapkan, pihaknya telah siap menerapkan pidana kerja sosial seperti yang diatur dalam KUHP terbaru. Dia mengatakan, nantinya terpidana dengan hukuman kerja sosial akan dipekerjakan di tempat-tempat publik seperti rumah sakit, panti asuhan, hingga pondok pesantren. Dia menambahkan, penerapan pidana kerja sosial akan tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya pemda-pemda terkait cukup menyambut penerapan pidana kerja sosial untuk pelaku tipiring. Menurut Catur, tidak hanya pemda, masyarakat juga menyambut pelaksanaan pidana kerja sosial.

Nadi menerangkan penurunan alokasi Dana Desa terjadi karena adanya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut Nadi, berkurangnya Dana Desa akan mempengaruhi program-program desa. Nadi berharap berkurangnya anggaran Dana Desa tidak mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan di desa. - (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)Dia mengatakan pada 2025 Desa Ngampel memperoleh Dana Desa sekitar Rp 900 juta. Sementara tahun ini, desanya hanya akan memperoleh Rp 252 juta.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyampaikan bahwa penghimpunan zakat tiap daerah berbeda-beda, ada yang tumbuh dan tidak dari tahun sebelumnya. Pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan mengatakan, Baznas RI Pusat pada tahun 2025 tetap tumbuh penghimpunan zakatnya, tapi angka pertumbuhanya sangat kecil, hanya 2 persen dari tahun sebelumnya. "Ini jadi angka pertumbuhan terkecil selama 5 tahun ini," kata Rizaludin kepada Republika, Rabu (7/1/2026)Mengenai menurunnya pengumpulan zakat, ia menyampaikan, penyebab utama hasil evaluasi sementara disebabkan tiga faktor. Rizaludin mengatakan, untuk masalah pertama, Baznas RI berharap tahun 2026 kondisi ekonomi Indonesia akan lebih baik pertumbuhannya. Ia menyampaikan bahwa untuk masalah atau faktor kedua dan ketiga di tahun ini, Baznas akan benahi tata kelola dan sinergi Baznas dengan kepala daerah.

JAKARTA – Persija Jakarta resmi meminjamkan tiga pilar mudanya, Alfriyanto Nico Saputro (22), Figo Dennis (19), dan Jehan Pahlevi (19), hingga akhir musim Super League 2025/2026. Investasi Jangka Panjang KlubDirektur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, menegaskan bahwa skema peminjaman ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang klub. “Kami ingin mereka kembali ke Persija dengan pengalaman yang lebih kaya dan mental yang lebih siap,” kata Bambang Pamungkas, seperti dikutip dari laman resmi Persija, Rabu (7/1/2026). Pengalaman Peminjaman SebelumnyaStatus pemain pinjaman bukanlah hal baru dalam karier ketiga pemain ini. Sesuai kesepakatan, identitas klub peminjam akan diumumkan langsung oleh klub tujuan dalam waktu dekat.

Ia menyatakan kekhawatirannya saat ini pendekatan top-down dan kepentingan politik sesaat sering kali mengesampingkan kajian mendalam yang dilakukan oleh para ahli. Namun, landasan utamanya haruslah pertimbangan teknokratis,” kata Edy, Rabu (7/1/2026). Masalahnya sekarang, saya melihat bobot pertimbangan teknokratis ini semakin lama semakin berkurang,” tambahnya. Menurut Edy, pendekatan teknokratis yang ideal seharusnya dimulai dengan uji coba (piloting) terbatas yang ketat untuk mengidentifikasi kelemahan sebelum dilakukan peningkatan skala (scale-up). Jika pertimbangan teknokratis digunakan sejak awal, risiko seperti ini bisa dihindari.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mendengar adanya isu perbedaan sikap pimpinan KPK soal penetapan tersangka perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Setyo mengklaim belum diumumkannya tersangka korupsi kuota haji tak berarti menandakan perpecahan pimpinan KPK. Tercatat, mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) sudah dua kali diperiksa KPK pada Selasa (16/12/2025) di kasus kuota haji. KPK mengendus lebih dari 100 travel haji dan umrah diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. KPK menyebut setiap travel memperoleh jumlah kuota haji khusus berbeda-beda.

PERSIB Bandung dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu rival abadi, Persija Jakarta, dalam laga pekan ke-17 Super League 2025/26. Kabar baik datang dari kesiapan skuad Persib. mureks.co.idKesiapan Skuad dan Pernyataan Bojan HodakPelatih Persib, Bojan Hodak, menyatakan kondisi para pemainnya sangat prima. Misi Kudeta Peringkat KeduaBagi Persib, laga ini merupakan kesempatan emas untuk mengudeta posisi Persija di peringkat kedua klasemen sementara Super League 2025/26. Bojan Hodak kini memiliki banyak pilihan taktis untuk menjinakkan strategi yang kemungkinan akan diterapkan oleh pelatih Persija, Mauricio Souza.

Persija Jakarta siap menghadapi tekanan saat melawat ke markas Persib Bandung dalam laga pekan ke-17 Super League. Pelatih Mauricio Souza menegaskan timnya datang dengan misi besar untuk mempertahankan posisi di papan atas. Duel sarat gengsi bertajuk “Derby Indonesia” ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu, 11 Januari 2026. Souza, pelatih berkebangsaan Brasil, memastikan persiapan matang telah disusun demi meraih hasil maksimal. Kami respek kepada lawan, respek kepada Persib, tapi kami punya objektif sendiri dan kami akan mengejar itu,” cetus Souza dengan nada optimistis.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait polemik penghentian bantuan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Masjid Raya Bandung. Namun, merupakan konsekuensi administratif dan aturan hukum atas perubahan status pengelolaan masjid. Dedi mengungkapkan, persoalan itu bermula ketika Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jawa Barat didatangi pihak keluarga, yang merupakan pengurus Masjid Raya Bandung. Mereka meminta pengelolaan Masjid Raya Kota Bandung dikelola oleh ahli walis dari yang mewakafkan tanah ke masjid raya tersebut," katanya, Rabu (7/1/2026). Dengan perubahan itu, maka pengelolaan Masjid Raya Bandung kemudian sepenuhnya berada di bawah Ketua Nazir Masjid Raya Kota Bandung.