TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan akan mendalami masalah kecurangan yang muncul dalam seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Mu’ti, seleksi guru PPPK melibatkan ratusan ribu guru, sehingga harus ada kajian lebih lanjut untuk melihat apakah kecurangan yang terjadi merupakan kasus istimewa atau bagian dari masalah kebijakan. Ratusan guru honorer di Kabupaten Langkat menjadi korban praktik percaloan seleksi PPPK. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) Polda Sumut telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini pada Maret 2024, yaitu Kepala SDN 055975 Pancur Ido, Awaluddin, dan Kepala SD 056017 Tebing Tanjungselamat Rahayu Ningsih. "Penetapan Kadis Pendidikan dan BKD Langkat membuktikan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan seleksi PPPK Langkat 2023 yang merugikan ratusan guru honorer," kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra.
