TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai program Bantuan Sosial atau bansos serta Kartu Prakerja yang berlaku di era Presiden Joko Widodo, kurang maksimal. Adanya program bantuan sosial yang dikeluarkan Jokowi, dinilai tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan lagi rencana melanjutkan program Kartu Prakerja dan penyaluran bansos beras. “Pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024. Achmad punya beberapa alasan yang mendukung usulanprogram bansos beras dan Kartu Prakerja tidak perlu dilanjutkan, di antaranya, ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi.
