TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan yang baru. “Pemerintahan Prabowo – Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024. Beberapa alasan yang mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi. Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan alternatif kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.
