REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochamad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap daerah dengan calon-calon kepala daerah yang berasal dari kalangan perwira tinggi TNI/Polisi. Afif mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan teguran kepada bakal calon kepala daerah dari kalangan militer/kepolisian yang banyak memajang foto di Dapil masing-masing. Selain itu, Bawaslu akan fokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran yang disebabkan akuisisi massa oleh pihak-pihak yang diduga mencalonkan diri dalam Pilkada 2018. Menurut Arief, pada saat mereka mendaftar, kemudian ditetapkan sebagai calon kepala daerah, maka sudah harus ada surat pernyataan pengunduran diri. "Selain itu, pada 30 hari sebelum pemungutan suara, SK pemberhentian (dari instansi militer atau kepolisian) harus sudah keluar, " tambah Arief.

Source: Republika December 26, 2017 09:33 UTC